Masyarakat Lingkar Tambang, Keluhkan Sikap PT.NHM

Selasa, 17 Januari 2012

          Tobelo-Indonesia Expose

          Kurang lebih 14 tahun kehadiran PT. NHM di kabupaten Halmahera Utara khususnya di wilayah 5 kecamatan lingkar tambang (Kao Utara, Kao, Kao Barat, Malifut dan Kao Teluk) ternyata tidak merubah wajah atau infra struktur desa yang ada di 5 kecamatan.

          Isak Kornelius Nanlohi, Camat Kao pada wartawan median (Selasa, 17/01) kemarin mengaku kesulitan untuk melakukan pertemuan dengan pihak NHM. “ jangankan untuk bertatap muka, surat kecamatan yang dilayangkan saja tidak pernah ada tanggapan”. Ucapnya

          Terkait dengan sikap dingin pihak NHM, Isak mengatakan wajar saja kalau masyarakat menaruh curiga kepada pihak NHM. Padahal kehadiran PT.NHM di 5 kecamatan diharapkan dapat merubah ekonomi masyarakat dan dapat merubah wajah desa melalui peningkatan infra struktur. Namun kenyataannya tidak ada peningkatan baik infra struktur ataupun perekonomian masyarakat lingkar tambang.

         

          Lanjut Isak mengatakan sampai saat ini 1 % dana komdev yang sebesar 30 milyar itu, belum bisa  menjamin adanya perubahan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun pembangunan infra strukrur desa. Jika biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat harus di ambil dari dana komdev. Padahal dari 30 milyar 1 % dana komdev untuk 5 kecamatan, maka perkecamatan hanya mendapat 6 milyar dan itu belum di salurkan ke semua desa yang ada di 5 kecamatan. Jika saja pihak NHM lebih mau menyentuh kepada masyarakat dan infra strukrut maka kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa akan ada peningkatan dan perubahan.”harapnya”

          Sementara itu kepada media ini, mantan anggota DPRD Halut Yesaya Singa, BA yang juga sebagai tokoh masyarakat mengatakan sebenarnya banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat jika melihat sikap NHM yang kurang menyentuh dengan masyarakat. “Jangankan masyarakat kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa bahkan para camat sekali pun kesulitan untuk bertatap muka dengan pihak NHM”, ucapnya.

          Lebih lanjut, dia mengatakan jika saja tidak ada tranparansi ataupun perubahan sikap dari NHM maka dalam waktu dekat ini bersama dengan tokoh adat dan kepala-kepala desa akan merundingkan untuk mengundang para wartawan untuk mengekspos gerakan aksi yang rencananya akan memblokir jalur aktivitas serta penyaluran stok BBM di lokasi NHM. Hal itu diharapkan agar permasalahan yang terjadi saat ini dapat menjadi isu Nasional, sehingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

          Lanjut, Yesaya mengatakan dengan adanya sikap dari NHM yang terkesan tertutup itu, masyarakat menilai ada banyak hal yang di sembunyikan pihak NHM kepada masyarakat salah satunya ketidak tranparansi pihak NHM soal besar hasil dari pengelolahan emas dalam tiap tahun. Padahal beberapa tahun kemarin, Direktur Utama PT. NHM, Ir. Irwan Irawan telah bersedia untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang telah disepakati bersama yakni salah satu diantaranya pihak NHM akan memberikan laporan secara transparansi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, namun kenyataan bupati sendiri pun tidak pernah tau berapa besar hasil emas yang telah dikelolah pihak NHM dalam 1 tahun. “Itu benar, karena saya sendiri sudah pernah menanyakan langsung ke bupati, bahkan beliau pun tidak tau kerana belum ada laporan dari NHM. Kemungkinan ini salah satu dari sikap tertutup NHM, agar kita tidak pernah tau berapa banyak hasil emas yang sudah di kelolah, sehingga hak masyarakat melalui 1 % dana komdev  akan tetap tidak ada peningkatan jika tidak dilakukan tranparansi, Tegasnya”

          Selain ketidak tranparansi oleh pihak NHM, masyarakat juga resah dengan adanya bandara pesawat di dalam lokasi NHM. Dengan adanya bandara pesawat itu, muncul anggapan masyarakat bahwa pihak NHM akan membangun 1 Negara baru dalam lokasi lingkar tambang. “Bukannya menaruh curiga, tapi dengan adanya bandara pesawat di dalam lokasi NHM, ada beberapa hal yang membuat masyarakat jadi resah,  yakni tidak terkontrolnya sesuatu yang bersifat illegal serta berapa banyak tenaga asing yang masuk atau keluar ”ucapnya.  

          Disamping itu, Yohanes Barani ketua suku Boeng juga mengungkapkan bahwa lahan yang sementara ini dikelolah PT. NHM adalah masuk dalam tanah adat. Sebagai ketua suku, dirinya akan menyampaikan persoalan ini pada Momentum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diagendakan tahun ini di Tobelo. Walupun sempat kalah dalam sidang beberapa tahun kemarin di pengadilan Negeri Tobelo, bukan berarti hanya sampai disitu saja. Dia pun mengakui bukan karena ketidak memiliki kekuatan bukti  tetapi memang untuk menandingi pihak NHM yang punya banyak duit,  juga harus di dukung dengan kekuatan dana untuk dapat membayar pengacara yang handal di tingkat Nasional. “Kekalahan di pengadilan kemarin, bukan karena kita tidak punya kekuatan bukti, tapi kurang dana untuk membayar pengacara yang handal”, Cetusnya. (Jevo)