Tuntutan Rekomendasi Pemekaran Galela Loloda

Tobelo, rabu (16/02) 

  Togamaloka kembali beraksi lagi didepan DPRD Halut dan depan kantor Buapti Halmahera Utara untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten Baru GALELA  LOLODA di Provinsi Maluku Uatara .menurut korlap Togamoloka (Arham Goma ) bahwa sampai detik ini belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah  dan DPRD tentang pemekaran Galela Loloda,sebab ada satu hal dalam pemikiran torang samua orang Galela Loloda bahwa sejingkal tanah adalah harga diri kami,setes air adalah keberlangsungan hidup kami.cetus dia

Lanjut dia ,kami datang untuk mempertanyakan kepada DPRD dan Bupati Hein Namotemo ada apa dibalik semua ini  sehingga menunda- nunda proses pemekaran ini. Maka dari itu dengan berdiri nya anak  negri dibawa terik matahari pada siang ini,untuk memintah pada Pemerintah daerah dan DPRD  Halmahera Utara  untuk secepnya memikirkan nasib masyarakt galela loloda yang telah berjuangan untuk kepentingan masyarakat Galela Loloda itu sendiri. bahkan sampai detik ini belum juga adanya rekomendasi dari Pemda Halut dan DPRD halut disebabkan karna adanya kepentingan  poliktik dan kepentingan pribadi yang diutamakan bukan sematamata untuk rakyat ,dan mereka telah menipu,membohongi rakyat terutama Pemerintah Daerah .tegas dia

Dalam  orasi yang disampaikan oleh korlap (Arham G) bahwa bagi masyarakat Galela Loloda bahkan sampai saat ini belum tersentuh oleh Pemda Halut yakni dari sisi Pembangunan ,Kesehatan dan Pendidikan Padahal Sumberdaya alam dan sumber daya manusia sangat melimpa dan galela Loloada sangat besar memberikan kontribusi pendapatan hasil daerah diKabupaten Halmahera Utara,dan berikanlah ruang untuk rakyat Galala Loloda untuk mandiri dan menentukan hidup seperti daerah-daerah  yang lainnya ,kami rakyat Galela Loloda mampu berdiri dikaki sendiri dan tidak mau menetapkan ketergantungan hidup dengan Pemerintahan Kabupaten Halmaghera Utara ,so cukup  ngoni biking bodoh rakyat Galela Loloda ,ingat Bupati Engkau duduk dikursi Bupati adalah amanat Tuhan oleh rakyat ,engkau dipilih oleh rakyat  ,jangan sekalikali menghianati aspirasi masyrakat galela Loloda  yang telah mereka ikrarkan pada tanggal 12 januari  2011 ,ingat bahwa  batu ,air kalau sudah  bisa berbicara maka saat ini akan menyatakan kebutuhan dan aspirasi masyrakat  Galela Loloda  karna kami masyrakat Galela Loloda merasakan kami dianak tirikan dan diskriminasi oleh Bupati Hein Namotemo tapi dia (Bupati )tidak pernah ingat bahwa suara yang  terbanyak pada saat pemelihan adalah Galela Loloda  yang menjadi titipan Tuhan Melalui Hati Nurani Rakyat Galela Loloda, tegas dia .

  Disaat jalannya orasi didepan kantor Bupati Halmahera Utara oleh sejumlah Mahasiswa Togamaloka itu ,mereka  mengadakan aksi meembakar Ban Mobil dan mau menerobos pintu masuk kantor Bupati tersebut ,yang pada akhir nya menimbulkan keributan antara pendemo dengan Petugas Satpol PP Kantor Bupati Halmahera Uatara dan juga dengan anggota Polres Halut yang pada saat itu lagi bertugas untuk pengamanan aksi yang dilaksanakan oleh Togamaloka.tetapi keributan itu dapat diatasi dan dikendali yang juga tidak merugikan semua pihak.

Jelas dia ,bahwa  walaupun pada hari ini kami tidak diterima oleh Pemerintah Daerah namun kami takan gentar dan takut untuk Melangka kedepan demi masyarakat Galela Loloda walaupun sampai titik darah penghabisan kami tetap berjuang demi untuk menentukan sikap hidup diatas kaki kami sendiri Galela Loloda  demi pemekaran Kabupaten baru yang ada di Maluku Uatara ini  dan dia juga memintah pada Pemerintah Daerah janganlah terjebak pada isu penempatan ibu kota kabupaten Galela Loloda,sebab betapa sangat pentingnya perjuangan pemekaran Kabupaten ini,tegas Arham.   (jevo)

AUR : Stop Penggusuran Lahan Perkebunan Masyarakat Eks Perkebunan Belanda

 Tobelo, 22 Februari 2012

  Pagi tadi sekitar 50 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tani (AMT) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melakukan aksi unjuk rasa (AUR) di empat titik yakni di Kantor dinas perikanan, kantor bupati, kantor PT. Hibualamo jaya dan kantor DPRD Halmahera Utara.

Aksi ini terkait dengan penggusuran lahan perkebunan masyarakat eks perkebunan Belanda yang ada di Desa Gorua (Kec Tobelo Utara), desa Warino, desa Wari dan desa MKCM (Kec Tobelo) oleh PT. Hibualamo Jaya.

Muhrit Kanopa (Korlap), dalam penyampaian orasinya mendesak pihak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk sesegera mungkin mengambil sikap tentang kejelasan status lahan tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat.

Dalam AUR tersebut para demonstran juga membawa spanduk yang bertuliskan “STOP PENGGUSURAN PT. HIBUALAMO JAYA, REBUT DEMOKRASI SEJATI, REFOLUSI HARGA MATI”. Disamping itu, di dalam pernyataan sikap mereka meminta agar Pemerintah daerah hendaknya mengambil peran aktif serta memposisikan diri sebagai pengayom masyarakat sehingga tidak perlu ada masalah seperti yang di timbulkan oleh PT. Hibualamo Jaya, yang seenaknya mereka melakukan penggusuran tanpa prosedur yang pasti dan manageman yang amburadul, dimana rakyat kecil hanya dijadikan seperti kambing hitam peliharaan.

Tidak hanya itu, bahkan dari hasil pencermatan kondisi dilapangan mereka pun mendesak kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Halmahera Utara untuk mengkordinasikan secara baik dengan pihak PT. Hibualamo Jaya yang telah bekerjasama dengan Investor Asing. Pasalnya  lahan eks perkebunan Belanda yang dimaksud telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui program optimalisasi lahan yang telah direalisasikan di tahun 2011.

Selebihnya mereka juga meminta agar Pemerintah daerah harus meninjau kembali system dan prosedur kerja PT. Hibualamo Jaya karena dianggap tidak mencerminkan sikap profesionalitas dan cenderung mempermalukan pemerintah daerah yang telah melahirkan PT. Hibualamo Jaya. Serta mengharapkan kepada pemerintah daerah agar meminta PT. Hibualamo Jaya membayar kerugian atas hasil pertanian yang telah di gusur dan atau dilakukan penebasan. Karena lahan eks perkebunan Belanda  semestinya milik masyarakat dan sudah dikuasai oleh masyarakat desa Gorua, Gorua Selatan, Gorua Utara, Masyarakat Wari dan Popilo.

    Max Moses, (Direktur PT. Hibualamo Jaya) kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa penyampaian aksi oleh para Unjuk Rasa (Unras) itu sebenarnya tidak tepat pada sasarannya, karena lahan tersebut adalah milik PT. PN13 yang kantor pusatnya ada di Makasar. Untuk itu berdasarkan perjanjian kontrak antara PT. Hibualamo dengan pihak PT. PN 13 sebagai pemilik lahan tersebut dipercayakan untuk megelola lahan seluas 111 hektar dan yang baru di kelolah adalah 30 hektar. Maka jika pihaknya dijadikan sasaran  para unras adalah hal yang keliru. Karena menurutnya yang berkompoten menjawab tuntutan para demontrans adalah pihak PT. PN13 yang sebagai pemilik lahan.

Lanjut Moses mengatakan, bahwa Pihaknya sudah memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi tanaman bulanan milik petani dan sebagiannya  sudah menerima biaya ganti rugi tersebut. Dalam proses hitungan pembayaran ganti rugi tentu sesuai  dengan SK Bupati nomor 181.1/175/HU/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanaman Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011. Untuk itu, mengenai dengan status kepemilikan lahan sebaiknya langsung ke Pihak PT. PN 13 yang kantor pusatnya ada di Makasar.

Terkait dengan itu,  Muhrit Kanopa mengatakan Jika tidak ada kejelasan oleh Pemda Halut  terkait  dengan pernyataan sikap, maka sudah tentu  aksi ini akan terus dilakukan dengan jumlah massa yang lebih banyak. (Tim)

Badan Penyuluhan Halut diLuncurkan Dana Dari IFAD

Tobelo, Februari 2012

Pada akhir pecan tahun 2011 oleh Lembaga donor Internasional yakni  Internasional  Furdation For Agriculture  Development (IFAD) meluncurkan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halut melalui Badan Penyeluhan untuk gabungan kelompok tani diKabupaten Halut .secara kontinyu selama 8 (delapan ) tahun oleh lembaga itu .

Kerja sama antara Badan Penyuluhan Kabupaten Halut dengan lembaga tersebut,kepala Badan Penyuluhan Korneles Musi menjelaskan bahwa pada tahun 2011  diluncurkan dana sebesar Rp.2,7 miliar untuk 12 kelompok tani ,sedangkan untuk tahun 2012 diluncurkan sebanyak Rp.4,6 miliar  untukl 30 kelompok tani yang dicairkan oleh KPPN Tobelo,tutur dia .

Pejelasan dia lagi bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan oleh unitnya dikhususkan pada jenis tanaman pangan ,dan saat ini sementara diferifikasi para petani .tahapan selanjutnya dengn sosialisasi yang didalamnya pelatihan ,setelah itu cairan anggaran disesuaikan dengan hasil sering dengn depertemen Pertanian yang diberikan pada 4 (empat) komponen yakni pemberdayaan masyarakat  dan Gender,sehinggga peningkatan produksi pertanian terpadu dengan mengidentifikasi komoditas unggulan yang ada didesa termasuk rantai pasarnya,jelas dia .

Sedangkan untuk komponen infrakstruktur prasarana ,desa juga disiapkan dalam hal pembangunan  jalan usaha tani dan juga persoalan lain yang dapat meningkatkan produksi pertanian untuk kolompok tani akan dibangun,dengan masing-masingkelompok  terdiri dari 10 -15 kk miskin yang terdiri dari kelompok pria,wanita dan campuran .presentasi kelompok campuran (pria wanita) 20 persen penduduk miskin itu tersebar dibeberapa wilayah kecamtan yakni ;Kao ,Kao Utara ,Kao barat,Malifut,Tobelo Barat dan Tobelo Timur, tutur dia.     (jevo)

Ancaman Gugatan Bupati Halbar Ke PTUN

Tobelo, Februari 2012

Bupati Halmahera barat direncanakan akan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Ambon oleh Asosiasi Pemerintah Dessa seluruh Indonesi (APDESI) Maluku Utara dalam waktu yan g dekat .dalm gugatan itu terkait dengan pemectannya dua orang kepala desa di Kabupaten Halmahera Batrat yakni masng-masing Kades Apriyanus Karanye Kades Sarau Kecamatan Ibu Tengah dan Demi Afo Kades  Tangute Sungi Kecamatan Ibu Selatan.

Ketua APDESI  Fahmi Hi Husain terhadap media ini bahwa terkait dengan pemecatan dua Kepala desa tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemecatan itu sangat bertentangan dengan undang undang nomor 32  dan peraturan  Pemerintash nomor 72  dimana tersebut ada aturan dan makanisme dalam pemecatan .

Lanjut dia bahwa dalam aturan sudah jelas ,harus dipahami secara benar ,baru dikeluarkan surat pemecatan ,jelas dia .ketiaka ditanyai persoalan dengan pemecatan  dua kades tersebut ,itu hanya menyangkut dengan ketrlambatanya masukan laporan pertangung jawaban keunagan  bantuan keungan dewsa ,itu merupakan suatu nkekeliruan bagi Bupati Halmahera Barat Namto Hui Roba.karna itu belum dinyatakan pelanggaran hukum dan belum dinyatakan bersalah . janji dia (Fahmi) dlam waktu yang dekat kan bersama –sama dua kedes untuk melaporkan hal tersebut ke ambon tegas dia . Fahmi yang juga kades Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada saat ini.   (jevo)

Polimik Bedah Rumah Telah Terjawab

Tobelo, Februari 2012

Polimik tarikmenarik Bedah rumah antara Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahre Utara  yang berujung pada pandangan fraksi yang menegaskan intem itu dapat disahkan apabila telah dikonsultasikan dan tidak berimbas pada persoalan hukum .pada selasa (14/2) pecan kemarin telah dijawab pihak Bapenas dan Kemendagri .

Untuk mengkonsultasikan legilitas bantuan rumah keluarga kurang beruntung itu TAPD dan DPRD membentuk dua tim . Tim yang pertama unsur dari Pemkab Halut yakni sekda Halut Piet Hein Babua,kepala Bapeda Fredy Tjandua ,Staf Ahli Pengawasan Said Bajak dan dari unsur DPRD Halut ,Ketua DPRD Samsul Bahri Umar,Wakil Ketua II Novino Lobiua bers4rta beberapa anggota lainnya ,mereka bertugas untuk berkonsultasi ke Direktorat Permukiman Perumahan Bapenas .

Sementara tim dua yang terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Halut Joel Wogono berserta anggota DPRD lainnya serta unsur Pemda Halut Staf Ahli Perekonomian Deki Tawarik,kepala DPPKAD Irwanto Ali,Kepala BPMD serta Kabak Hukum Setdakab Halut mereka itu ditugaskan untuk berkonsultasi ke Dirjen Keuangan Kemendagri.Tim pertama mengadakaqn konsultasi diruangan kasubdit Pengembangan Perumahan Direktorat Permukiman Perumahan Bapenas pada pukul 10.30.wit yang juga dihadiri oleh Nini  Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya Kemenpera  mendapat respon positif.dari lembaga itu menilai ada niatan baik dan mulia dari Pemkab Halut yang diaplikasikan lewat memprogramkan Pembangunan rumah yang sama halnya dengan program Kemenpera .

Hary Kristijo Kasubdit Pengembangan Perumahan Direktorat Permukiman Perumahan Bapenas menyampaikan ,program bantuan KKB yang dilaksankan oleh Pemkab Halut melalui simber dana APBD itu tidak akan dipersoalkan pada proses pengauditan ,sebab proses pengauditan menurut dia ,tidak terlalu mempersoalankan tehknis pelaksanaan karena yang menjadi focus auditor hanya pada penyalahgunaan anggaran.Auditor tidsaka terlalu permasalhkan tehknis sebab rata-rata prosess pengauditan lebih terfdokus pada persoalan MarkUp,ujar dia .

Menurut dia ,pada pengadaan barang sesuai Kepres 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan tiga pendekatan yaknib Lelanbgumum,terbatas dan penunjukan langsung dan tehknis pelaksanaannya tergantung Pemerintah Daerah.

Lanjut dia ,apabiala pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan cara swakelola maka harus bersandar pada beberapa pendekatan yakni dilaksanakan oleh instansi sendiri PMD,pihak laian dalam hal ini kecamatan atau desa serta masyarakat  penerima hibah.Tehknis pelaksanaan harus melalui persetujuan kuasa Penggunma Anggaran (KPA) .sebab KPA itulah yang berkewenangan menyerahkan  SK   pelaksanaan pekerjaan kepada pihak yang ditunjuk ,ada edaran bersama yang diterbitkan enam maret tahun kemarin ,KPA boleh merangkap menjadi sebagai PPTK .kondisi itu ternyata membedakan dengan apa yang berlaku pada program bantuaqn rumah KKB di 2011  dan 2012 kerana SK swakelola yang ditunjuk kepada panitia pembanhgunan rumah KKB yang diketuai oleh wakil Bupati Halut Rusman Soleman malah ditandatangani Bupati Hein Namotemo .oleh sebab itu dia menyarankan ,agar dirubah ke KPA yang dalam hal ini kepala BPMD katrena kegiatan banyuan rumah KKB melakat di BPMD Pemkab Halut .

Sementara Nini asisten deputi perencanaan Perumahan Swadaya Kemenpera mengaku ,program yang dilakukan Pemkab Halut telah digalakkan pihaknya sejak tahun 2009 dan untuk Kabupaten Halut telah dibangun 450 unit rumah warga miskin.dalam 1 un it rumah miskin oleh Kemenpera dinilai sebesar Rp.10 juta .ketiaka saat ditanya besaran alokasi anggaran serta serta beberapa kontribusi progeam itu ke Malut lebih khusus nya  Halut dia tidak berani memberikan penjelasan secara gamblang dengan alsan tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan karna hanya berkapasitas sebagai staf,karna Halut telah laksanakan hal ynagsama  maka dapat ditindak lanjuti dengan proposal dari Bupati ,pungkas dia seraya menghindar saat ditanya .Deky Tawaristaf Ahjli Ekonomi setda kabHalut mengaku,hasil konsultasi dengan Kasubid Keuangan Dirjen Keuangan Kemendagri.setelah selesai pertemuan SekdakabHalut Piet Hein Babua mengaku,akan berkordinasi dengan Bupati agar dibuat catatan perubahan pada SK program yang telah diterbitkan ,sebab tehknis pelaksanaan swakelola sesuai dengan penjelasan yang diserap pihaknya bersama dengan DPRD  mekanismenya seperti itu ,saya akan  berkordinasi  dengan Bupati untuk dibuat catatan perubahan pada SK program 2012 ,kata Piet singkat.   (jevo)

Kepsek SMP N 1 Tobelo Optimis, 100% Siswanya Lulus Unas

            Meski ujian nasional masih beberapa bulan kedepan, namun siswa SMP Negeri 1 Tobelo sudah di bekali diri dengan mengikuti pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan sudah di lakukan sejak awal Februari kemarin. Tak heran jika 4 tahun kemarin secara berturut-turut angka kelulusan siswa terbanyak di raih oleh SMP N 1 Tobelo mencapai 99 s/d 100%. Bahkan di tahun 2011 kemarin, SMP N 1 Tobelo unggul sebagai angka kelulusan tertinggi se Maluku Utara. Dengan system atau metode pembelajaran seperti inilah, wajar saja jika seorang kepala sekolah di anggap berhasil dan bahkan seharusnya mendapat apresiasi oleh pemerintah melalui dinas pendidikan se tempat.

              “saya rasa,  bukan sebuah apresiasinya, tetapi tingginya tingkat kelulusan yang menjadi impan dan menjadi satu kebanggaan bagi semua kepala sekolah. Memang benar, untuk mencapai sebuah keberhasilan harus disertai dengan keuletan dan kerja keras dari para guru dan itu ada di SMP N 1 Tobelo” Ungkap Thomas Samlohi, Kepala Sekolah SMP N 1 Tobelo ketika di jumpai wartawan media ini, (Selasa 14/02) di ruang kerjanya kemarin.

            Lanjut, Thomas mengatakan sejak beberapa Minggu kemarin memberikan jam pelajaran tambahan untuk 4 bidang studi yang memang akan di uji secara Nasional, diantaranya Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ipa. Untuk itu, pada hari Kamis (15/02) besok (red) akan dilakukan Try Out guna untuk  melatih kesiapan siswa serta untuk mengetahui secara pasti, sejauh mana kemampuan siswa selama mengikuti pelajaran tambahan. Karena memang sebelum melakukan try out, setiap sekolah sudah mendapat Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang di dalamnya terdapat gambaran soal/materi yang akan keluar pada Unas nanti.

            Disamping itu, dia mengatakan secara aturan untuk mengukur lulus dan tidaknya, tidak selamanya tergantung pada nilai Unas yaitu 60%, tetapi 40% dari nilai ujian sekolah menjadi penunjang untuk kelulusan dari para siswa.

Sementara itu, Thomas mengatakan, bahwa untuk metode penambahan jam pelajaran ,  para siswa setelah selesai mengikuti pelajaran regular, maka akan dilanjutkan dengan 4 mata pelajaran tambahan s/d pukul 16.31wit. “Untuk biaya tenaga guru dalam memberikan materi pembelajaran ekstra, memang sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara orang tua murid dengan pihak sekolah melalui komite, yakni sebesar Rp 360 ribu. Dari Rp 360ribu ini sudah termasuk untuk upah guru dalam memberikan pelajaran tambahan dan juga sudah termasuk biaya try out yang didalamnya biaya pengawasan dan pengoreksian. Sedangkan untuk biaya makan para siswa, itu menjadi tanggungan orang tua, dan biasanya pada jam makan siang, orang tua siswa sudah membawa bekal untuk anaknya” ungkapnya.

Selebihnya, Thomas menjelaskan “sejak 2 tahun kemarin sudah tidak ada lagi system ujian ulang. Jika ada siswa yang tidak lulus, maka siswa harus menunggu 1 tahun untuk mengikuti ujian ulang. Hal itulah yang menjadi perhatian kami, sehingga metode ini perlu di lakukan untuk mengantisipasi dan memenimalisir tingginya tingkat ketidak lulusan siswa. Dengan metode seperti ini, kemampuan siswa pun bisa di ketahui. Maka dari 242 jumlah siswa yang akan mengikuti Unas nanti, saya optimis 100% siswa akan behasil. Hal itu di ukur dan sudah terbukti di beberapa tahun kemarin semenjak memakai metode ini, angka kelulusan tertinggidan terbaik di tingkat SMP adalah SMP N 1 Tobelo”. ucapnya (Jevo)

 

Terkait Anggaran Sail, Bupati Mengadu ke Hatta

Tobelo (Daruba) 

Setelah ditunda hingga beberapa kali, akhirnya Minggu (12/2) pagi kemarin dengan pesawat ekspres air rombongan Menteri Kosrdintor Bidang Perekonomian Hata Radjasa tiba dibandara Pitu Morotai dan disambut dengan tarian cakalela serta prosesi penggalungan bunga.

            Selain Hatta rombongan kemarin juga terdapat wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang juga sekjen PAN, Presiden Direktur PT Jababeka S D Darmono, serta Ketua Infestor Taiwan (Teto) yang sekaligus selaku Dubes Taiwan untuk Indonesai  Andru L Phsia, beserta sejumlah rombongan lainnya. Rombongan yang semula dijadwalkan mengunjungi Tobelo kemudian ke Morotai tersebut akhirnya merubah rute dari Morotai ke Tobelo, bagian protokoler Hukmas Morotai sendiri tidak mengetahu alasan perubahan waktu kinjungan ini.

            Rombongan menteri setelah mendapat penyambutan oleh Bupati dibandara Pitu langsung diarahkan ke Lokasi pencannagan di tanjung dehegila kecamatan Morotai selatan. Dilokasi acara masyarakat bersama SKPD dan Muspida sudah siap untuk menyambut kunjungan menteri tersebut.

    Dalam sambutannya, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua mengeluh terkait dengan program sail Morotai yang dicanangkan Presiden RI Susilo bambang Yudhoyono (4/4) di Ternate tahun 2010 lalu namun sampai sekarang belum nampak adanya kebijakan anggaran untuk mendukung kesuksesan pelaksnaan sail Morotai. Menurut Bupati pencanangan masterpalnd pengembangan dan perluasan pembanguan industri (MP3I) di kabuapten Pulau Morotai yang diawali dengan pembangunan  hotel 500 kamar yang dikerjakan oleh PT. Jababeka merupakan tonggak awal dari perubahan kabupaten Pulau Morotai. Ia sendiri berharap setelah pencanangan ini langsung dilakukan kegiatan sehingga dalam menjemput sail pada bulan september nanti sudah dapat digunakan. “Kehadiran Jababeka dalam membangun sejumlah kawasan di Morotai seperti Hotel diharapkan pada pelaksanaan sail nanti Morotai sudah Punya Hotel yang repesentatif,” ujarnya.

Selain itu kata bupati pembanguan morotai merupakan strategi nasional untuk pengembangan morotai sebagai daerah terluar., serta kawasan perbatasan. lanjutnya, masyarakat Morotai sangat antusias mendukung yang saat ini dalam  proses.

    Bupati Juga menyampaikan kepada Hatta terkait dengan kondisi Morotai yang saat ini belum milki RSU yang reppresentatif.

    Sementara dalam sambutan Presidir Pt jababeka S D Darmono meminta peranserta masyrakat untuk mensukseskan kegiatan pembanguan. Kata dia persolan keamanan merupakan kunci dari invsetasi. Selain itu, ia minta kepastian hukum, serta proses perizinan dan kenyaman dalam berinfestasi. Presidir Jababeka sendiri akui dia Morotai merupakan kawasan yang strategis dan dapat menjadi Singapurnya Indonesia.

    Hal senanda juga disampikan Ketua Investor Taiwan yang juga Dubes taiwan untuk Indonesai, dalam sambutan ia sempat menceritakan tentang 4 kali kunjungannya ke Morotai. Dan hal tersebut merupakan langkah keseriusan dari investor taiwan untuk menanmkan modalnya di Morotai. Hanya i meminta sebuah kepastian hukum, dan kemudahan dalam proses perizinan, serta kaemanan. Andru sendiri menyampikan pidatonya dalam bahasa mandarin yang diterjemahkan oleh penerjemah.

    Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutannya membahas terkait dengan perencanan pembanguan MP3I dan rencana Morotai dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus  (KEK) terpadu dalam semua bidang. Meliputi kelautan, perikanan, industri, jasa, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, serta sejumlah sektor lainnya. “Morotai kedepan akan sama seperti Batam, Singapur dan daerah-daerah maju lainnya di dunia,” jelas Hatta.

      Kata Hata dalam MP3I Morotai masuk dalam Koridor 6 pengembangan kawasan ekonomi meliputi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Daerah ini akui dia, merupakan kawasan yang kaya dengan sumber daya alam namun belum dikelola dengan baik. Hatta Juga berharap agar para infestor juga turut memberdayakan dan bekerja sama dengan masyarakat dalam pengembangan usaha. Hata mengakui untuk menunjang sebuah infestasi harus ada infrastruktur dasar seperti, listrik, air bersih jalan dan lain-lain. Untuk itu ia berharap juga danya kerja sama yang baik dengan swasta, kemudian pemerintah daerah dapat membrikan insentif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

    Sementara menanggapi sambutan Bupati morotai Hata mengungkapkan akan membawanya ke pusat untuk dibahs bersama, sedang untuk RSU dia kan membicarakan dengan menterei kesehtan untuk carikan solusi, kata hata sebuah kabupaten harus milki rumah sakit yang representatif.

    Dikatakannya saat ini adalah waktunya pembanguan di pasifik, sebab sejakan dengan perkembangan yang terjadi saat ini di kawasan pasifik, maka Morotai merupakan kunci dari pembangunan Indonesia Timur.  Morotai sendiri akui Hatta sangat strategis untuk pengembangan KEK sebab morotai berdekatan dengan Filipina, taiwan serta sejumlah negara di pasifik.

    Usai pencannangan kemarin menteri langsung meresmikan SPBU Pulau Morotai yang di tandai dengan pengguntingan Pita. Sekaligus pelayanan gratso BBM pada hari pertama kemarin. (Jevo)