TOBELO- Kamis, 17 November 2011
Terkait kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penghapusan jabatan esolon III dan IV di setiap pemkab/Kota yang akan di berlakukan pada tahun 2012 mendatang.
Sayangnya kebijakan penghapusan jabatan esolon tersebut saat ini belum terkafer hingga ke pemkab, salah satunya Halmahera Utara (Halut). Meski belum mendapat informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat tersebut. Akan tetapi kebijakan apapun yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dan berlandasan PP dibawah payung hukum maka tetap direspon.
Lebih lanjut, terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk penghapusan jabatan eselon tiga dan empat tersebut hingga kini, pemkab Halut belum menerima informasi tersebut. Ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Halut Drs. Tonny Kappauw saat dikonfirmasi wartawan media ini (Kamis,17/11) di ruang kerjanya. ”Kami memang belum menerima edaran mengenai kebijakan penghapusan jabatan eselon tersebu. Kalau memang sudah ada pasti ada kordinasi,”katanya.
Meski belum menerima edaran tersebut, namun jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka pemkab akan tetap menyesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. ”Jika edaran itu dikelurkan, maka akan lebih dulu ditinjau kembali, karena setiap daerah punya struktur organisasi yang mengacu pada aturan bupati. Baru akan dilakukan penyerapan, dan penyerapan itu mengacu pada peraturan daerah,”cetusnya.
Sementara itu saat ditanyai, jika kebijakan tersebut terealisasi maka jabatan fungsional dan tunjangan mereka juga akan membesar, dikatakanya bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena menurutnya kenaikan fungsional tergantung dari masing-masing SKPD, karena semua itu adalah kebutuhan yang tentunya harus sesuai struktur organisasi pemerintahan khususnya yang ada di pemkab Halut. ”Nanti dilihat acuan organisasi seperti apa,” imbuhnya. (***)
DPRD Keluar Daerah Lagi
TOBELO – Kamis, 17 November 2011
25 anggota DPRD Halmahera Utara yang terbagi dalam komisi masing-masing keluar daerah lagi. Sehingga ruang rapat mulai dari kemarin dalam keadaan terkunci. Ami salah satu bagian keungan sekertariat dewan saat ditanyai wartawan media ini (Kamis, /11) mengatakan, semua anggota DPRD sedang berada diluar daerah, dia menjelaskan untuk komisi 1 dan komisi tiga sedang mengikuti kegiatan di jakarta.
Namun dia tidak menyebutkan kegiatan yang diikuti secara detail. ”Semua anggota DPRD berada diluar daerah,”cetusnya. Sementara saat ditanyai mengenai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD, namun sayangnya yang bersangkutan terkesan buru-buru sebelum menjawab pertanyaan wartawan, langsung mengendarai sepeda motor miliknya. Informasi yang dihimpun media ini, (Kamis, 17/11) bahwa komisi satu dan komisi tiga sedang mengikuti kegiatan di Jakarta, sementara komisi dua sedang berangkat ke Ternate.
Keberangkatan komisi satu dan komisi tiga untuk bersama Pemda bagian pemerintahan mengikuti kegiatan yang berlangsung di Jakarta. Sementara untuk komisi dua berangkat ke Ternate, namun tidak tahu pasti kegiatan yang diikuti.”Memang untuk komisi dua ke Ternate. Tapi kami juga tidak tahu agenda apa disana,”kata sala satu staf pegawai. (***)
Kapal Puskesmas Perairan Butuh Operasional 1 miliar
TOBELO – Kamis, 17 November 2011
Kapal puskesmas perairan Mini Lega milik dinas kesehatan Halmahera Utara yang beroperasi untuk bantuan kesehatan bagi daerah terpencil di Halmahera utara. Sejak tahun 2010 lalu, tidak lagi beroperasi untuk bantuan kesehatan ke daerah terpencil. Pasalnya kapal yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut, kini hanya berlabu dibegitu saja dipelabuhan speed boat Tobelo.
Kepala Dinas Kesehatan Halut Dr. Devi Bicoli saat ditemui wartawan media ini (Kamis, 17/11) di Kantor Bupati mengatakan, kapal puskesmas perairan saat ini belum beroperasi, karena kata dia kapal bantuan kesehatan bagi daerah terpencil di Halut tersebut membutuhkan biaya oparasional yang begitu besar. ”Kapal bantuan kesehatan itu memang sejak tahun 2010 sudah tidak lagi jalan, karena ada berapa kendala,”cetusnya.
Lanjut, dia mengatakan sebelum pemekaran pulau Morotai, kapal puskesmas perairan tersebut beroparsi hingga wilayah terpencil yang ada di Morotai. Namun karena sudah pemekaran wilayah, sehingga hanya sebatas Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda kepulauan. ”Selain operasi di Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, juga di morotai. Karena morotai sudah mekar jadi dua wilayah itu saja,”cetusnya. Dan untuk kembali mengfungsikan kapal tersebut, dubutuhkan dana operasional minimalnya Rp 1 miliar. Olehnya rencananya pada tahun 2012 mendatang kapal tersebut sudah kembali beroperasi. ”Nanti pada pembahasan RAPBD tahun 2012 dan akan kembali operasi,”cetusnya. (***)
Akan Diadakan Sweeping Ternak Dalam Kota
TOBELO – Kamis, 17 November 2011
Dinas Tata Kota Dan Pertanaman Kota Tobelo dalam waktu dekat akan melakukan sweeping terhadap binatang peliharaan (kambing) yang berkeliaran dalam Kota Tobelo. Soalnya jika tidak dilakukan sweeping maka kambing akan terus berkeliaraan, yang pada akhirnya sering mengganggu aktifitas lalulintas. Bukan hanya itu saja mengotori pemandangan kota.
Kepala Bidang Pengolaan Kebersihan Klimon Kuat saat dikonfirmasi wartwan media ini diruang kerjanya (Rabu,16/11) mengatakan, dengan berkeliaran kambing dalam Kota Tobelo sering menggangu aktifitas lalulintas yang sedang lalulalang.
Lanjut dia mengatakan, sebagai penanggung jawab kebersihan dalam kota, pihaknya juga tidak akan tinggal diam, bahkan mereka sudah pernah melakukan pengecekan dilapangan terkait kepemilikan kambing peliharaan tersebut. ”Saya juga sering pantau lihat kambing yang sering berada di dalam kota kususnya ada beberapa tempat yang sangat strategi, misalnya kambing itu sering berkeliaran di kawasan bundaran hibualamo,”cetusnya.
Berkeliarannya kambing tersebut, kemungkinan pemilik ternak tersebut belum sadar akan kebersihan dalam kota. Jika mereka sadar akan kebersihan lingkungan, maka tanpa sweeping pun pemilik akan membuat tempat peliharaan kambing tersebut. apalagi kata dia Kota Tobelo pada tahun 2012 nanti akan diadakan hajatan Aman yang bertempat di Kota Tobelo ini. ”Kalau tidak ada kepedulian seperti ini, berarti mencerminkan belum sadar kebersihan,”katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan berkordinasi dengan instansi lain untuk melakukan sweeping atau pendekatan secara persuasive pada pemilik kambing tersebut. ”Saya harap pemilik ternak untuk menjaga ternaknya , jangan lagi berkeliaran seperti itu,” harapnya. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar