TOBELO
Komisi dua DPRD Halmahera Utara meminta pihak PT Nusa Halmahera Meneral agar jangan mengabaikan SDM lokal, semestinya mereka juga direkrut sebagai tenaga pada manajeman NHM. Karena selama ini yang berperan penting dalam NHM tersebut, hanyalah tenaga asing. Hal itu untuk mengantisipasi pengelolaan dana CSR, yang selama ini tidak pernah menyentuh pada masyarakat lingkar tambang. Hal ini disampaikan Kordinator Komisi dua Nofino Liboua kepada Media ini di Kantor DPRD Sabtu pecan kemarin. Dia menjelaskan dari data yang telah diperoleh Komisi dua, untuk hasil produksi sejak tahun 2006 hingga 2011, misalnya untuk emas murni saja mencapai 51.352,6872 ton sementara untuk hasil produk perak mencapai 50.525.4709 ton sehingga dari hasil itu kata dia total hasil yang diperoleh mencapai Rp 500 miliar.
Sementara untuk masyarakat lingkar tambang 1 persen Rp 10 miliar dari hasil produksi tersebut. menurutnya dari hasil tersebut selama ini tidak pernah tersentu kepada masyarakat lingkar tambang, olehnya itu dia meminta kepada pihak BPKP untuk melakukan pengauditan dana CSR 1 persen yang didapatkan dari Rp 500 miliar tersebut, dikatakanya jangan sampai selama dalam pengelolaan tersebut, NHM membohongi masyarakat lingkar tambang lagi. ”Kami meminta segera pihak BPKP mengaudit dana CSR 1 persen yang dikelola itu,”katanya. Supaya dana yang dikelola ada transaparansinya, maka kata dia pada posisi manajeman PT NHM harus diisi oleh orang local yang telah memiliki sumber daya manusia.
Selain itu juga mereka juga akan meminta kepada menteri BUMN untuk melakukan penertiban terhadap oknum PT Antam yang menginfestasikan sahamnya, kemudian tidak pernah mengikuti kebijakan menteri. ”Informasi katanya Pa Dahlan Iskan akan datang ke Malut, kami akan menyampaikan hal persoalan ini langsung kepada Pa menteri,”katanya. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar