Seraaaaaaaaang...!!!

Music Anak MUda Tobelo di CFC

SERAAAAAAAAAAAAAAAAANG...!!! BAZAR MUSIC ANAK MUDA TOBELO DI CFC

DANA ADD DI HALUT, KEMBALI DIPERSOALKAN

Selasa, 25 Oktober 2011

          Sejumlah masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Changa (GMC), Selasa kemarin (25/10) kebijakan bupati Halut, Ir. Hein Namotemo, Msp yang dianggap keliru terkait dengan program bedah melakukan aksi di kantor bupati Halmahera Utara (Halut)). Dari aksi ini, GMC memprotes soal rumah untuk keluarga belum beruntung yang saat ini sementara di langsungkan di tiga kecamatan, diantara Kecamatan Loloda Kepulauan, Loloda Utara dan Kao Barat.  Pasalnya sebagia besar anggaran dari program tersebut, bersumber  dari  Alokasi Dana Desa (ADD).       

          Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang desa telah mengisyaratkan bahwa adanya kolerasi berpemerintahan antara pusat dan daerah guna untuk mengsinerjikan segala bentuk kebijakan dan isyarat UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Makasangat Jelas bahwa ADD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan yang diterima oleh kabupaten dibuka 10% dari dana DAU, dimana setiap desanya menerima 250 juta per tahun. Namun fakta dilapangan, bahwa dana teresebut kurang lebih dari 3 tahun seluruh desa yang ada di Halut tidak menerimanya lagi. Padahal dana ADD, sangatlah penting untuk percepatan pembangunan desa .  untuk itu, Pemda dinilai telah melakukan penyimpangan terkait dengan persoalan dana ADD serta lemahnya pihak yang berkompoten dalam hal mengawasi, sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan yang sewenang-wenangnya.

          Dengan begitu dalam pernyataan sikap, ada 4 tuntutan yang disampaikan dalam  aksi tersebut, diantaranya : 1. meminta  DPRD dan Bupat Halut agar segera merealisasikan dana ADD, 2. Agar bupati Halut segera mempertanggung jawabkan pembangunan rumah miskin di Loloda yang bersumber dari dana DAU dan ADD, 3. Mempertegas DPRD segera menyelesaikan masalah dana ADD, karena anggaran tersebut memiliki payung hukum yang jelas dan diperuntukan kepada setiap desa di Halut  yang merujuk pada PP tahun 2005, dan Permendagri No. 66 tahun 2007, 4. Kasus ini, akan dilaporkan secara resmi ke KPK dan Mendagri.

          Setelah kurang lebih 25 menit, masa pun bergeser dari kantor bupati menuju kantor DPRD untuk menyampaikan hal yang sama.

          Penyampaian aksi yang dikordinir oleh Mahathir. Rusli Adu, Shi pun akhirnya mendapat tanggapan dan respon positif dari Irwan Jam, SH salah satu anggota DPRD komisi 1 (fraksi PDIP). Dalam tanggapannya Irwan mengatakan, untuk menyampaikan Asprasi, silahkan saja.  Namun sangat disayangkan, karena belum adanya Perda yang mengatur terkait dengan masalah ini.”ucapnya”

          Lebuh lanjut dia, Irwan pun menyarankan agar nanti dalam penyampaian sebaiknya melibatkan aparat dan masyarakat desa. Tentu ini dimaksud agar aksi tersebut, dinilai bukan ada permainan tau kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi memang benar-benar murni dari masyarakat desa itu sendiri. “pintanya”

          Sejalan dengan  persoalan itu, Ketua DPRD Halut, Samsul Bahrri Umar, S.Ag (fraksi Golkar) berpandangan yang sama jika dikaitkan dengan PP No. 72 tahun 2005, yakni adanya kolerasi berpemerintahan antara pusat dan daerah guna untuk mengsinerjikan segala bentuk kebijakan dan isyarat UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Makasangat Jelas bahwa ADD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan yang diterima oleh kabupaten dibuka 10% dari dana DAU, dimana setiap desanya menerima 250 juta per tahun. Namun disisi lain timbul pertanyaan. Menurut Samsul, harus dilihat dulu keseiapan Sumber Daya Manusia ((SDM)  dalam hal pengelolaan dana untuk infrastruktur desa, apakah benar-benar sudah siap atau belum ?

          Lebih lanjut Samsul pun mencontohkan seperti yang terjadibelum lama ini terkait soal pengelolaan dana operasional  desa yang sebesar 10 juta aja ternyata bermasalah. Untuk itu, harus perlu dilakukan pembenahan untuk keseiapan  dari SDM itu sendiri.

          Dengan begitu terkait dengan adanya program bupati yakni bedah rumah untuk keluarga belum beruntung,  menurut Samsul itu merupakan satu program  yang sangat mulia, walaupun sebagian besa sumber anggarannya dari ADD. “Ucapnya”

Jelang Hari Sumpah Pemuda, BEM UNIRA Gelar Refleksi Malam

Senin, 24 Oktber 2011

Terkait dengan adanya informasi yang berkembang bahwa menjelang hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti akan dilakukan aksi demi secara besar-besaran di Jakarta yang melibatkan seluruh mahasiswa se Indonesia. Ketua BEM UNIRA (Universita Halmahera Utara) Tobelo, Fridol Sorowai ketika dikonfirmasi wartawan media ini (Senin, 24/10) mengaku, pihak BEM ataupun mahasiswa Unira belum mendapat informasi terkait dengan infomasi tersebut. Lebih dilanjut dia mengatakan jika pihaknya dilibatkan, maka sebagai ketua BEM dia pun akan mempertimbangkan. Pasalnya, selain waktu yang sangat singkat juga keterbatasan anggaran yang menjadi faktor kandala.

  Namun begitu, menjelang hari sumpah pemuda dia mengatakan pihaknya telah mengagendakan refleksi malam . Ada pun yang menjadi topik pada kegiatan tersebut yakni terkait dengan adanya isu-isu baik Nasional ataupun lokal seperti yang saat ini marak dibicarakan baik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Disamping itu, ada juga topik lain yang akan dibahas pada acara refleksi malam yakni terkait dengan Undang-Undang Inteligen juga terkait dengan program Bupati Halmehara Utara (Halut) yaitu tentang  bedah rumah yang proses pekerjaannya melibatkan semua pegawai yakni dari staf sampai tingkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari program ini, dinilai sangat  berdampak  pada pelayanan publik. “ucapnya”

Bertempat dibundaran Hibualamo, pada pukul 20.00 WIT (waktu setempat) acara refleksi malam sumpah pemuda ini rencana digelar, dengan surat tembusannya selain ditujukan kepada Bupati Halmhera Utara,   tembusannya juga disampaikan kepada pihak Kejaksaan, Polres, dan Kodim  (Muspida) Halut.

Selain 23 paguyuban yang akan turut dalam kegiatan ini, Fridol juga menyatakan  akan melibatkan semua Organisasi Ke Pemudaan (OKP) seperti organisasi dari KNPI, GAMKI serta organisasi pemuda lain yang ada di Halut.”tuturnya”

Dinilai Adanya Proses Pemiskinan Dan Kebodohan, Ratusan Masa Siap Melakukan Aksi Demo

Tobelo, Rabu 19 Oktober 2011

  Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Kao-Malifut merencanakan akan melakukan aksi demo kepada pihak PT. NHM. Aksi yang direncanakan pada akhir Oktober itu meminta pihak PT. NHM untuk segera angkat kaki.  Pasalnya, semenjak 14 tahun kehadiran PT. NHM di Halmahera Utara (Halut) dinilai telah terjadi proses pembodohan dan pemiskinan yang dilakukan oleh pihak PT. NHM kepada masyarakat lingkar tambang.

Terkait dengan itu, Tokoh masyarakat dan juga sebagai Tokoh pemuda Kao, Dominggus Isac Bitjara kepada wartawan media ini melalui via SMS membenarkan dari rencana  aksi demo tersebut. Selebihnya Dominggus menyatakan  penyampaian aksi pada akhir  oktober nanti, selain dengan masa yang cukup besar yakni sekitar 500 orang,  juga direncanakan akan  melakukan pemblokiran jalan Trans Halut Sofifi-Tobelo, serta melakukan penyegelan di kantor DPRD dan Kantor Bupati.  Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Halut tidak bisa diharapkan karena semua sibuk dengan kepentingannya masing-masing. "tegasnya"

Selebihnya, Dominggus juga mengatakan pada tanggal 31 Oktober sudah diagendakan pertemuan akbar antara masyarakat lingkar tambang dengan MPR RI dan Presiden Direktur (Presdir) PT. NHM di gedung Kesenian Kao, pukul 08.00Wit. Pertemuan akbar ini,  yaitu untuk membicarakan tentang masa berakhirnya operasi NHM. Hal ini dibenarkannya, karena sebelumnya di akhir bulan September kemarin timnya sudah melakukan pertemuan dengan MPR RI dan Presdir PT. NHM di Jakarta.

Terkait dengan anggapan itu, Aser Tidore Kadis Pertambangan Halmahera Utara membantah. Sebab menurutnya, anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru. Karena menurut Aser, bahwa semua yang menjadi kewajiban pihak NHM sudah di selesaikan baik itu lewat program-program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lingkar tambang ataupun sumbangan pihak ke tiga. Seperti  Dana communiti development (comdev) dan corporate social responsibility (CSR). "jelasnya"

lebih lanjut, Aser Tidore menyarankan agar sebelum melakukan aksi terkait dengan anggapan tersebut kepada pihak NHM, sebaiknya lebih dulu melakukan kroscek kebenarannya. hal ini, untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan atau permainan dari pihak tertentu."pintanya"

TERKAIT KASUS HIV/AIDS, MEDIA DIMINTA TIDAK BERLEBIHAN DALAM MENGEKSPOSE

TOBELO, Rabu 19 Okt 2011

  Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Tobelo Halmahera Utara (Halut) bahwa angka penderita HIV/AIDS yang ada di Tobelo, saat ini  mencapai 25 orang. hal ini dibenarkan Kepala dinas kesehatan, Dr. Devie C. Bitjoli saat di temui wartwan media ini (Selasa 19/10) di ruang kerjanya kemarin.

Menyangkut dengan hak asasi sipenderita, Devie pun tidak dapat memberikan keterangan secara mendatail baik itu dari segi kelamin ataupun dari kalangan mana. namun begitu, hanya faktor umur yang disampaikan Devie yaitu dari usia 18 tahun ke atas.

Untuk kasus AIDS yang saat ini sedang mewabah di  Tobelo, Pemkab Halut melalui dinas kesehatan selalu melakukan konseling terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Devie C Bitjoli.

Tujuan dari konseling adalah agar penderita HIV/AIDS dapat tergerak dan rutin untuk mengontrol diri serta mendapat pengobatan secara baik dan teratur oleh pihak ke Dinkes. "Jelasnya"

Disamping itu Devie berharap agar kasus ini tidak terlalu di ekspose secara mendatail berlebihan apalagi secara mendatail. hal itu diharapkannya, karena selain menyangkut dengan hak asasi bagi si penderita juga bertujuan untuk melindungi si penderita agar tidak depresi yang pada akhirnya si penderita gantung diri seperti yang sudah pernah terjadi di daerah lain. “pintanya”